POTENSI PAJAK & RETRIBUSI

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dibedakan secara administratif kewilayahan atas dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota.

Kedua jenis pajak tersebut, dasar pengenaan pajaknya, tetap ditentukan oleh pemerintah pusat (R. Simanjuntak dalam anton setiadi, 2009). Jenis pajak provinsi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 meliputi :

    a. Pajak Kendaraan Bermotor;
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    d. Pajak Air Permukaan; dan
    e. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas :

    a. Pajak Hotel
    b. Pajak Restoran
    c. Pajak Hiburan
    d. Pajak Reklame
    e. Pajak Penerangan Jalan
    f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    g. Pajak Parkir;
    h. Pajak Air Tanah;
    i. Pajak Sarang Burung Walet;
    j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
    k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.